Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mulai November 2026 menggelar rapat terbatas bergilir di 44 kecamatan se-Jakarta untuk menggali persoalan warga secara langsung. Langkah ini bertujuan mempercepat solusi banjir, kemacetan, dan sampah tanpa hanya mengandalkan laporan birokrasi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya mendengar masalah di tingkat kecamatan sejak awal November 2026. Ia memimpin rapat terbatas bersama sekretaris daerah, wali kota, camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah terkait. Setiap kecamatan menjadi tuan rumah agar persoalan nyata warga terungkap tanpa filter.
Rapat pertama digelar di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pada 3 November 2026. Tiga isu utama muncul, yaitu penanganan banjir, kemacetan, dan optimalisasi pengolahan sampah. Pramono memutuskan pembangunan sheet pile sepanjang 2,3 kilometer dilanjutkan serta normalisasi saluran air. Pelebaran Jalan Raya Joglo juga disetujui untuk mengurangi kemacetan.
Ia menekankan keputusan yang diambil langsung dieksekusi. “Semua yang rapat di kecamatan yang sudah diputuskan langsung dieksekusi. Maka pola dalam rapat ini sebenarnya sama dengan rapat di Balai Kota,” ujar Pramono usai rapat di Kembangan.
Rapat berikutnya di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 5 November 2026 mengangkat kesenjangan sosial, premanisme, parkir liar, dan pengendalian banjir. Pramono memutuskan penataan kawasan perdagangan dilakukan secara bertahap. Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Perumda Pasar Jaya dilibatkan agar pedagang tidak kehilangan mata pencaharian.
Di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 6 November 2026, fokus beralih ke proyek Jalan Layang Non-Tol Muara Karang yang mangkrak sejak era sebelumnya. Pramono menargetkan penyelesaian maksimal tiga bulan. “Saya memutuskan untuk diselesaikan dan memberikan batas waktu maksimum tiga bulan. Karena itu memberikan dampak yang signifikan untuk kemacetan yang ada di sekitar Pluit,” katanya.
Pramono Anung Pastikan Hasil Rapat Segera Ditindaklanjuti
Gubernur menegaskan tidak perlu menunggu seluruh 44 kecamatan selesai. Setiap keputusan yang matang langsung dijalankan oleh OPD terkait. Ia ingin potret persoalan di bawah benar-benar dipahami, bukan sekadar laporan yang baik-baik saja.
Menurut data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono menargetkan seluruh rangkaian rapat selesai dalam waktu sekitar tiga hingga empat bulan. Lurah dan camat diberi kesempatan menyampaikan masalah secara terbuka. Ia mengingatkan peserta hadir tepat waktu karena dirinya menekankan disiplin.
Pernyataan resmi Pemprov DKI Jakarta menyebutkan pendekatan ini berbeda dari musyawarah perencanaan pembangunan biasa. Fokusnya pada persoalan pemerintahan dan pelayanan yang sering tertahan di tingkat kecamatan. Dengan melibatkan OPD secara langsung, solusi diharapkan lebih cepat terwujud.
Pramono juga mengaitkan langkah ini dengan visi Jakarta sebagai kota global. Ia merespons pandangan mantan Gubernur Fauzi Bowo soal kesinambungan tata ruang. “Pasti ada yang berubah, pasti ada yang harus disempurnakan, pasti ada yang harus diselesaikan. Saya memilih tiga-tiganya dijalankan,” tegasnya di Balai Kota pada 4 November 2026.
Benchmark yang digunakan mengacu pada pemeringkatan lembaga riset internasional seperti Oxford Economics dan Kearney. Pramono menilai ukuran keberhasilan Jakarta kini harus dibandingkan dengan kota-kota dunia, bukan hanya dalam negeri.
Dampak Langsung bagi Warga Jakarta
Di Kembangan, pembangunan infrastruktur banjir dan pelebaran jalan diharapkan mengurangi genangan serta kemacetan yang sering dikeluhkan warga. Di Tanah Abang, penertiban parkir dan premanisme dijalankan dengan tetap menjaga aktivitas ekonomi pedagang. Di Penjaringan, penyelesaian JLNT dinilai mampu mengurai kemacetan di kawasan Pluit.
Selain itu, Pramono meminta penanganan tumpukan sampah lebih dari 3.000 ton di Hutan Kota Kepanduan diselesaikan tahun ini. Ia juga mendukung kegiatan positif seperti liga aspal di RPTRA untuk menyalurkan energi anak muda dan menekan tawuran.
Sumber resmi dari laman Pemprov DKI Jakarta dan pemberitaan sejumlah media nasional mencatat bahwa pendekatan turun langsung ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Komisi A DPRD DKI Jakarta menyambut baik rencana roadshow ke 44 kecamatan karena dianggap mempercepat penyelesaian masalah warga.
Pramono menegaskan stok pangan dan BBM di Jakarta tetap aman. Ia mengimbau warga tidak melakukan panic buying meski isu keamanan beredar. Komunikasi dengan daerah pemasok terus dijaga agar pasokan tetap lancar.
Melalui rangkaian rapat ini, Gubernur DKI Jakarta ingin memastikan setiap persoalan di tingkat kecamatan mendapat perhatian setara. Keputusan yang diambil diharapkan memberi dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga Jakarta dalam waktu dekat.
