Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerbitkan surat edaran larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh ASN, kepala daerah, karyawan BUMD, dan pelajar di lingkungan pemerintahan serta lembaga pendidikan se-Sulsel. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 ini berlaku sebagai langkah antisipatif melindungi generasi muda dari risiko penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang.
Makassar menjadi pusat perhatian publik daerah setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengimbau seluruh bupati dan wali kota se-Sulsel untuk menegakkan larangan tersebut. Surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menekankan larangan bagi pegawai ASN, non-ASN, karyawan badan usaha milik daerah, serta pelajar di lingkup pemerintahan kabupaten dan kota. Aturan ini mencakup lingkungan kantor pemerintahan, sekolah, kampus, perguruan tinggi, dan pesantren.
Andi Sudirman menegaskan isi pokok surat edaran itu dengan jelas. Melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan rokok elektrik (vape), demikian bunyi poin utama dalam surat tersebut. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini lahir berdasarkan atensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang mengingatkan potensi penyalahgunaan narkoba melalui cairan vape.
Latar Belakang dan Dasar Kebijakan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah ini setelah menerima peringatan dari BNNP Sulsel mengenai bahaya rokok elektrik. Temuan laboratorium BNN menunjukkan sejumlah sampel cairan vape mengandung zat terlarang seperti sintetik cannabinoid, methamphetamine, dan etomidate. Ancaman tersebut dinilai semakin nyata bagi generasi muda yang menjadi sasaran utama.
Andi Sudirman menjelaskan bahwa pelarangan bertujuan melindungi masyarakat, khususnya anak muda, dari risiko kesehatan jangka panjang sekaligus mencegah peredaran narkoba yang disamarkan dalam bentuk cairan vape. Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan di lingkungan Polri melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026. Beberapa daerah lain, termasuk Sumatera Utara, juga telah mengeluarkan aturan sejenis.
Menurut keterangan resmi yang dikutip dari berbagai media nasional, langkah Sulsel ini mendapat apresiasi. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan dukungan terhadap inisiatif Gubernur Andi Sudirman. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan payung hukum yang lebih luas agar daerah lain mengikuti.
Instruksi bagi Kepala Daerah dan ASN
Seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan diminta segera menindaklanjuti surat edaran tersebut. Pemerintah kabupaten dan kota wajib melakukan pengawasan serta monitoring secara berkala di lingkungan instansi dan wilayah kerja masing-masing. Sanksi disiplin harus diterapkan kepada pegawai maupun pelajar yang terbukti melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemasangan tanda larangan penggunaan vape di area-area strategis menjadi salah satu kewajiban. Tanda tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat. Kepala daerah juga diimbau menerbitkan surat edaran sendiri kepada pimpinan instansi dan lembaga pendidikan di wilayahnya agar larangan berlaku secara merata.
Pelaporan berkala menjadi bagian penting dari mekanisme evaluasi. Setiap pemerintah kabupaten dan kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan imbauan kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan ke depan.
Dampak bagi Lingkungan Pendidikan dan Pemerintahan
Larangan ini mencakup lembaga pendidikan secara luas, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta pesantren. Langkah tersebut diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan bebas dari pengaruh rokok elektrik. Orang tua dan pihak sekolah diminta berperan aktif dalam pengawasan agar aturan berjalan efektif.
Di lingkungan pemerintahan, ASN diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat. Penggunaan vape di area kantor dinilai tidak sejalan dengan upaya membangun budaya kerja yang sehat dan profesional. Kebijakan ini juga sejalan dengan peraturan kawasan tanpa rokok yang sudah mengatur rokok elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mulai menyiapkan langkah teknis. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat diminta menyusun aturan turunan, edukasi, serta mekanisme skrining. Pengawasan orang tua di rumah juga menjadi bagian dari upaya bersama menjaga generasi muda.
Kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mencerminkan perhatian serius terhadap isu kesehatan publik dan pencegahan narkoba di tingkat daerah. Dengan melibatkan seluruh kepala daerah, ASN, dan lembaga pendidikan, Sulsel berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warga, terutama anak-anak dan remaja. Pelaksanaan yang konsisten serta evaluasi berkala akan menentukan keberhasilan imbauan ini di masa mendatang.
