Sekretaris Daerah Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang pada Selasa, 10 November 2026. Ia terbukti bersalah memeras kepala organisasi perangkat daerah untuk mengumpulkan dana Tunjangan Hari Raya Forkopimda.
Majelis hakim yang diketuai Rosana Irawati menjatuhkan hukuman tersebut di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Selain pidana badan, Sadmoko wajib membayar denda Rp200 juta. Jika denda tidak dilunasi, hukuman diganti dengan kurungan delapan puluh hari.
Putusan dibacakan terpisah dari perkara Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Sidang vonis Sadmoko digelar lebih dulu pada pagi hari. Keluarga terdakwa yang hadir tampak terharu dan langsung memeluknya usai putusan dibacakan. Sadmoko kemudian mengenakan rompi oranye dan diborgol kembali ke tahanan.
Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis
Hakim menyatakan Sadmoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan itu diatur dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal yang memberatkan menurut majelis hakim adalah sikap terdakwa yang dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia juga dianggap tidak memberi contoh baik dan tidak pantas menjadi panutan masyarakat.
Sebaliknya, keadaan yang meringankan mencakup sikap sopan selama persidangan, status sebagai pelaku pertama kali, pengakuan terus terang atas perbuatannya, serta perannya sebagai saksi mahkota. Masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menegaskan dalam putusannya, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono berupa pidana penjara selama 4 tahun.
Latar Belakang Kasus Pemerasan THR
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Maret 2026. KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sadmoko Danardono sebagai tersangka dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Keduanya didakwa memeras sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk keperluan Tunjangan Hari Raya pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp568 juta. Uang tersebut dikumpulkan melalui sejumlah pejabat sebelum akhirnya terkumpul di Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sadmoko berperan mengoordinasikan pengumpulan dana dari bawahannya. Dalam proses persidangan sebelumnya, ia mengakui telah meneruskan perintah atasan meskipun mengetahui tindakan tersebut bertentangan dengan aturan. Pengakuannya itu membuat jaksa penuntut umum menuntut hukuman lebih ringan dibanding tuntutan terhadap Syamsul.
Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut Sadmoko empat tahun penjara dan denda Rp200 juta. Tuntutan itu sejalan dengan vonis yang akhirnya dijatuhkan majelis hakim hari ini. Sementara Syamsul dituntut tujuh tahun penjara, denda lebih besar, serta kewajiban membayar uang pengganti.
Dampak bagi Pemerintahan Cilacap
Kasus ini sempat mengganggu kelancaran pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Setelah keduanya ditahan, pelaksana tugas bupati segera menunjuk pejabat sementara untuk mengisi posisi sekretaris daerah. Roda pemerintahan tetap berjalan meski sempat mengalami gejolak internal.
Warga Cilacap menyambut putusan ini dengan beragam tanggapan. Sebagian menilai vonis tersebut menjadi pelajaran penting bagi pejabat daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang lain berharap proses hukum tetap berjalan secara berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Informasi putusan ini disampaikan melalui laporan langsung dari pengadilan dan dikonfirmasi oleh sejumlah media lokal. Data yang dihimpun menunjukkan konsistensi antara tuntutan jaksa dan vonis hakim. Hal tersebut memperkuat kredibilitas proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang.
Perkara ini menjadi salah satu dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Penanganan oleh KPK dan pengadilan tipikor diharapkan memberi efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tingkat daerah.
Sadmoko Danardono kini harus menjalani masa hukuman empat tahun. Keluarganya tetap mendampingi hingga proses pemindahan ke lembaga pemasyarakatan selesai. Sementara itu, masyarakat Cilacap menunggu perkembangan lebih lanjut terkait perkara serupa yang masih berjalan.
Putusan hari ini menutup satu babak panjang proses hukum yang dimulai sejak operasi tangkap tangan pada Maret 2026. Transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum menjadi harapan bersama agar praktik serupa tidak terulang di lingkungan pemerintahan daerah.
