Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan rincian UMP 2027 akan ditentukan berdasarkan formula baru dalam UU Nomor 27 Tahun 2026. Upah minimum provinsi baru mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
JAKARTA — Rincian UMP 2027 belum ditetapkan pemerintah per Senin, 10 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penghitungan upah minimum provinsi tahun depan telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Yassierli menyampaikan pernyataan itu saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026. Ia menegaskan formula penghitungan UMP 2027 sudah tercantum dalam undang-undang tersebut, tetapi besaran upah minimum di setiap provinsi belum dapat diumumkan.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar. Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” kata Yassierli, seperti dikutip dari sejumlah pemberitaan nasional.
Rincian UMP 2027 Berdasarkan UU Baru
Berdasarkan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, upah minimum ditetapkan dengan membandingkan dua nilai. Nilai pertama berasal dari formula penghitungan upah minimum, sedangkan nilai kedua berasal dari kebutuhan hidup layak atau KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.
Pemerintah kemudian wajib menggunakan nilai yang lebih tinggi di antara keduanya. Ketentuan ini dimaksudkan agar penetapan upah minimum tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi sekaligus kebutuhan hidup pekerja.
Dalam formula tersebut, terdapat tiga komponen utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu atau alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1.
Artinya, besaran UMP 2027 tidak hanya bergantung pada satu indikator. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi dasar perhitungan, sementara KHL menjadi batas perlindungan agar upah minimum tidak berada di bawah kebutuhan hidup layak pekerja.
UMP 2027 Mulai Berlaku 1 Januari
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, formula kenaikan upah minimum wajib diumumkan pada periode November hingga Desember. Besaran upah minimum baru kemudian resmi berlaku mulai 1 Januari 2027.
Sebelum angka final ditetapkan, pemerintah masih menyelesaikan sejumlah tahapan. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan evaluasi awal penetapan UMP 2027 rampung pada pekan terakhir November 2026.
Yassierli menjelaskan pembahasan awal akan dilakukan melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Pembahasan kemudian berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional sebelum masuk ke tingkat daerah.
“Nanti dibahas di Dewan Pengupahan Nasional, dan nanti juga akan ada berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah,” ujar Yassierli.
Setelah tahapan nasional selesai, gubernur di masing-masing provinsi akan menetapkan besaran UMP. Penetapan tersebut mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi serta hasil kajian kebutuhan hidup layak di wilayah masing-masing.
Usulan Kenaikan 7,5 sampai 9,5 Persen
Sebelumnya, kalangan buruh mengusulkan kenaikan UMP 2027 pada kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen. Usulan tersebut dikaitkan dengan kondisi inflasi serta pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.
Yassierli menyatakan usulan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan. Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai angka kenaikan maupun penurunan UMP 2027.
Pemerintah juga belum mengumumkan rincian UMP 2027 untuk 38 provinsi. Ketentuan teknis penghitungan upah minimum selanjutnya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah, sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2026.
Peran KHL dan Survei Statistik
Untuk memperoleh data KHL, lembaga pemerintah yang menangani urusan statistik akan melakukan survei di tingkat provinsi serta kabupaten atau kota. Hasil survei tersebut menjadi bahan pertimbangan dewan pengupahan daerah dalam memberikan rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, rentang nilai alfa sebesar 0,5 hingga 0,9, sedangkan UU baru menetapkan rentang hingga 1.
Perbedaan tersebut menunjukkan pembahasan teknis masih berlangsung. Pemerintah perlu memastikan keselarasan antara ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan mekanisme penetapan upah di tingkat daerah.
Yang Perlu Diantisipasi Pekerja dan Pengusaha
Bagi pekerja, rincian UMP 2027 menjadi penentu besaran upah minimum yang akan diterima mulai 1 Januari 2027. Bagi pengusaha, kenaikan upah minimum berdampak pada struktur biaya tenaga kerja, terutama di sektor padat karya dan usaha dengan banyak pekerja berpenghasilan minimum.
Sampai pernyataan resmi berikutnya, pekerja dan pelaku usaha perlu mengikuti hasil pembahasan LKS Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, serta pengumuman gubernur. Besaran final UMP 2027 baru dapat dipastikan setelah seluruh proses tersebut selesai dan penetapan daerah dikeluarkan.
Dengan demikian, rincian UMP 2027 saat ini masih berada pada tahap persiapan. Dasar formula telah tersedia dalam UU baru, tetapi angka final untuk setiap provinsi baru akan diketahui menjelang akhir 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027.
