Aturan pesangon PHK memasuki ketentuan baru setelah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Regulasi ini mengatur kewajiban pemberi kerja membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai alasan PHK.
Perubahan ini penting bagi pekerja dan perusahaan. JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat UU tersebut berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pesangon PHK dalam UU Nomor 27 Tahun 2026
Pasal 232 UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pemberi kerja membayar hak pekerja ketika terjadi PHK. Komponennya meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Faktor pengali pembayaran mengikuti alasan PHK.
Dasar pesangon mengacu pada masa kerja. Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun memperoleh satu bulan upah. Masa kerja satu hingga kurang dari dua tahun memperoleh dua bulan upah. Besaran meningkat hingga sembilan bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih.
Pekerja dengan masa kerja minimal tiga tahun juga berhak atas uang penghargaan masa kerja. Nilainya mulai dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga kurang dari enam tahun. Masa kerja 24 tahun atau lebih memperoleh sepuluh bulan upah. Perhitungan akhir tetap memperhatikan faktor pengali berdasarkan alasan PHK.
CNBC Indonesia pada 7 November 2026 menguraikan Pasal 232, termasuk hak atas cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Penggantian hak juga dapat mencakup ongkos pulang pekerja beserta keluarga ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hak lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
Peran BPJS Ketenagakerjaan setelah PHK
Pesangon perusahaan berbeda dari manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan JKP menyediakan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi peserta yang memenuhi syarat.
Informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan menyebut manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir yang dilaporkan, paling lama enam bulan. Batas upah yang diperhitungkan Rp5 juta. Peserta harus memiliki masa iur sedikitnya 12 bulan dalam rentang 24 bulan kalender dan mengajukan manfaat paling lambat enam bulan sejak PHK.
JKP bukan pengganti kewajiban perusahaan membayar pesangon. Peserta harus menyertakan bukti PHK, belum bekerja kembali, serta berkomitmen aktif mencari pekerjaan. Pekerja dengan kontrak yang berakhir sesuai jangka waktunya tidak termasuk penerima manfaat JKP menurut BPJS.
Aturan pelaksana dan hak pekerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja memahami hak serta kewajiban dalam aturan baru. Dalam keterangan tertulis yang dikutip CNN pada 9 November 2026, Yassierli mengatakan, “Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur.”
UU Nomor 27 Tahun 2026 memberi waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan pelaksana. Karena itu, pekerja perlu memeriksa perkembangan aturan teknis sebelum menghitung hak.
Saat menerima pemberitahuan PHK, pekerja sebaiknya meminta rincian tertulis mengenai alasan PHK, masa kerja, dasar upah, faktor pengali, dan komponen pembayaran. Simpan perjanjian kerja, slip upah, bukti kepesertaan BPJS, serta dokumen PHK. Jika ada perbedaan perhitungan, pekerja dapat meminta penjelasan perusahaan atau berkonsultasi dengan dinas ketenagakerjaan.
Perusahaan bertanggung jawab membayar pesangon dan hak sesuai UU. BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat JKP kepada peserta.
