Mancanegara

Dugaan Kecurangan Pemilu Israel Ditolak, Eisenkot Maju

Dugaan Kecurangan Pemilu Israel
Dugaan Kecurangan Pemilu Israel

Dugaan kecurangan pemilu Israel menjadi sorotan setelah Komisi Pemilihan Umum mengesahkan hasil pemungutan suara 27 Oktober 2026. Di tengah kontroversi tersebut, Presiden Isaac Herzog menunjuk Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru, menghadapi posisi politik Benjamin Netanyahu.

Perkembangan politik Israel memasuki tahap baru setelah pemilihan umum menghasilkan komposisi parlemen tanpa mayoritas mutlak. Benjamin Netanyahu menghadapi tantangan mempertahankan kekuasaan setelah blok politiknya gagal memperoleh 61 kursi di Knesset.

Situasi tersebut semakin kompleks ketika Netanyahu dan sejumlah pendukungnya mempertanyakan integritas pemungutan suara. Mereka menyoroti dugaan pelanggaran yang melibatkan partai-partai politik Arab di Israel.

Namun, otoritas pemilu menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut memengaruhi hasil akhir. Komisi Pemilihan Umum Israel tetap mengesahkan hasil pemungutan suara setelah melakukan pemeriksaan terhadap ribuan tempat pemungutan suara.

Dugaan Kecurangan Pemilu Israel Tidak Terbukti Memengaruhi Hasil

Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel menyelesaikan pemeriksaan terhadap 9.069 tempat pemungutan suara setelah menerima sejumlah pengaduan dari kelompok politik. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi integritas pemilu 27 Oktober 2026.

Menurut laporan Al Jazeera dan AFP pada 4 November 2026, komisi menyatakan tidak menemukan indikasi pelanggaran yang merusak integritas pemilu. Otoritas juga menegaskan bahwa hasil penghitungan mencerminkan pilihan para pemilih.

Dalam pernyataan resminya, komisi menyampaikan bahwa seluruh pengaduan dari kelompok politik telah diperiksa secara individual.

"Seluruh pengaduan yang diajukan oleh faksi-faksi politik telah ditinjau dan tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan terganggunya integritas pemilu."

Pernyataan tersebut memperkuat keputusan komisi untuk mengesahkan hasil pemilu. Dengan demikian, tuduhan kecurangan yang disampaikan kubu Netanyahu belum memiliki dasar pembuktian yang cukup untuk membatalkan hasil pemungutan suara.

Meski demikian, terdapat dua perkara yang menjadi perhatian penyelidik. Perkara pertama berkaitan dengan dugaan pembelian suara oleh aktivis partai Ra'am. Perkara kedua menyangkut dugaan campur tangan pihak asing dalam proses pemilu.

The Times of Israel melaporkan pada 1 November 2026 bahwa kedua perkara tersebut menjadi dasar sejumlah pernyataan Netanyahu mengenai dugaan pencurian suara. Namun, hingga laporan itu diterbitkan, belum ada bukti publik yang menghubungkan kedua perkara tersebut.

Seorang sumber penegak hukum yang dikutip media Israel juga menyebut kedua perkara tersebut tidak berkaitan. Karena itu, dugaan pelanggaran dalam kasus tertentu tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan proses pemilu berlangsung curang.

Benjamin Netanyahu Kehilangan Dukungan Mayoritas Parlemen

Hasil pemilu memperlihatkan perubahan penting dalam peta kekuatan politik Israel. Partai Likud yang dipimpin Benjamin Netanyahu memang menjadi partai dengan perolehan kursi terbesar.

Namun, kemenangan Likud tidak otomatis menjamin Netanyahu dapat mempertahankan jabatan perdana menteri. Blok politik yang mendukungnya hanya menguasai 53 dari total 120 kursi Knesset.

Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi melalui empat partai yang tergabung dalam aliansinya. Dua partai politik Arab memperoleh total 19 kursi dan menjadi kekuatan penting dalam proses pembentukan pemerintahan.

Berikut gambaran komposisi kekuatan politik berdasarkan hasil pemilu:

  • Blok Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi.
  • Blok oposisi Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi.
  • Partai-partai Arab memperoleh gabungan 19 kursi.
  • Mayoritas pemerintahan membutuhkan sedikitnya 61 kursi.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada kelompok yang mampu membentuk pemerintahan mayoritas secara mandiri. Kondisi ini membuat negosiasi antarfaksi menjadi faktor penentu masa depan pemerintahan Israel.

Data hasil pemilu juga menunjukkan Likud memperoleh 27 kursi, sedangkan Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot mendapatkan 21 kursi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa posisi partai terbesar tidak selalu menentukan siapa yang memperoleh kesempatan pertama membentuk pemerintahan.

Gadi Eisenkot Ditunjuk Membentuk Pemerintahan Baru

Persaingan politik semakin mengarah kepada Gadi Eisenkot setelah Presiden Isaac Herzog menyelesaikan konsultasi dengan perwakilan partai-partai yang terpilih. Pada 7 November 2026, Herzog memutuskan memberikan kesempatan pertama kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan.

Keputusan tersebut didasarkan pada jumlah dukungan anggota parlemen dalam konsultasi kepresidenan. Sebanyak 67 anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot, sedangkan 46 anggota memberikan rekomendasi kepada Netanyahu.

Presiden Herzog sebelumnya menyampaikan bahwa hasil konsultasi tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan pembentukan pemerintahan. Perselisihan dan penolakan antarkelompok politik masih menjadi hambatan yang harus diselesaikan.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada 5 November 2026, Herzog mengatakan:

"Saya bermaksud menugaskan seorang anggota Knesset untuk membentuk pemerintahan pada Minggu mendatang."

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Herzog menyelesaikan konsultasi dengan seluruh faksi yang memperoleh kursi dalam parlemen Israel.

Menurut laporan Reuters pada 7 November 2026, Eisenkot memperoleh kesempatan tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari mayoritas anggota parlemen yang mengikuti konsultasi. Penyerahan mandat secara resmi dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 pukul 17.00 waktu setempat.

Eisenkot memiliki waktu awal selama 28 hari untuk menyusun koalisi pemerintahan. Presiden juga dapat memberikan tambahan waktu hingga 14 hari apabila diperlukan.

Koalisi Eisenkot Menghadapi Hambatan Politik

Penunjukan Eisenkot belum memastikan berakhirnya kekuasaan Netanyahu. Mantan kepala militer Israel tersebut masih harus mendapatkan dukungan yang cukup untuk melewati pemungutan suara kepercayaan di Knesset.

Salah satu persoalan utama berkaitan dengan dukungan partai-partai Arab. Kedua kelompok politik tersebut memiliki 19 kursi dan sebelumnya ikut memberikan rekomendasi kepada Eisenkot.

Namun, Eisenkot menghadapi dilema politik karena sebelumnya menunjukkan penolakan terhadap pembentukan pemerintahan bersama partai-partai Arab. Sejumlah sekutunya juga memiliki keberatan terhadap kemungkinan kerja sama tersebut.

Apabila Eisenkot memperoleh dukungan dari kelompok politik Arab, peluang membentuk pemerintahan akan meningkat. Akan tetapi, dukungan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan di antara partai-partai yang tergabung dalam aliansinya.

Alternatif lainnya adalah melakukan pendekatan kepada partai-partai ultra-Ortodoks. Dukungan dari kelompok tersebut dapat membantu Eisenkot mencapai ambang batas mayoritas parlemen.

Meski demikian, kelompok ultra-Ortodoks selama ini memiliki hubungan politik dengan Netanyahu. Perbedaan pandangan mengenai kebijakan wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks juga menjadi salah satu persoalan dalam negosiasi pemerintahan.

Selain itu, kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional tetap menjadi salah satu skenario politik. Namun, perbedaan pandangan antara Eisenkot dan Netanyahu membuat pilihan tersebut tidak mudah diwujudkan.

Israel Berpotensi Menghadapi Pemilu Ulang

Ketidakpastian pembentukan pemerintahan membuka kemungkinan terjadinya pemilu ulang. Skenario tersebut dapat muncul apabila Eisenkot gagal memperoleh dukungan parlemen dalam batas waktu yang ditentukan.

Dalam sistem parlementer Israel, kandidat yang memperoleh mandat harus membangun koalisi yang mampu mendapatkan kepercayaan mayoritas anggota Knesset. Jika upaya tersebut gagal, presiden dapat memberikan kesempatan kepada anggota parlemen lainnya.

Netanyahu masih memiliki peluang kembali memperoleh kesempatan membentuk pemerintahan apabila proses yang dijalankan Eisenkot tidak berhasil. Dengan demikian, penunjukan pemimpin oposisi tersebut belum secara otomatis mengakhiri karier politik Netanyahu sebagai perdana menteri.

Persoalan dugaan kecurangan pemilu juga tetap menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi. Namun, hasil pemeriksaan resmi hingga 8 November 2026 tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mengubah hasil pemungutan suara.

Perkembangan politik Israel kini bergantung pada kemampuan Eisenkot menyatukan dukungan parlemen. Sementara itu, Netanyahu masih berpeluang mempertahankan pengaruh politiknya selama belum terbentuk pemerintahan baru yang memperoleh kepercayaan Knesset.

Dengan demikian, hasil pemilu telah disahkan, sedangkan tuduhan kecurangan belum terbukti memengaruhi hasil resmi. Penunjukan Eisenkot menjadi babak baru persaingan politik Israel yang masih menyisakan ketidakpastian mengenai susunan pemerintahan berikutnya.