Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Sejumlah media internasional menyoroti langkah tersebut di tengah polemik dokumen pendidikan dan tekanan politik.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Langkah itu menandai tahap formal dari niat mundur yang sebelumnya ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026.
Perkembangan tersebut menjadi sorotan sejumlah media internasional, antara lain Reuters, Bloomberg, BBC, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP), Channel NewsAsia (CNA), serta Nikkei Asia. Media-media itu menilai pengunduran diri Gibran berpotensi mengubah dinamika politik Indonesia menjelang sisa masa jabatan pemerintahan hingga 2029.
Pengunduran Diri Gibran Resmi
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani pada Kamis. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pengunduran diri tersebut disampaikan setelah Gibran menyatakan niatnya kepada Prabowo pada Rabu.
Bloomberg menyatakan Gibran telah menginformasikan keputusannya kepada Prabowo pada Rabu malam, dan presiden menerima langkah tersebut. Surat pengunduran diri kemudian diserahkan kepada MPR untuk diproses sesuai prosedur konstitusional.
MPR memiliki waktu hingga 60 hari untuk memproses pengunduran diri wakil presiden dan menunjuk penggantinya. Pengganti Gibran akan menyelesaikan masa jabatan yang berakhir pada 2029.
Media Internasional Soroti Gibran
Reuters memberitakan pengunduran diri tersebut dengan mengutip tiga sumber politik, termasuk Budi Arie Setiadi dan dua sumber di MPR. Kantor berita itu menilai langkah Gibran dapat memicu ketidakpastian politik dan berpotensi memengaruhi koalisi pemerintahan.
Media asing juga menyoroti latar belakang polemik dokumen pendidikan Gibran. Pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak cukup bukti untuk memastikan Gibran memiliki ijazah sekolah menengah atas, yang menjadi syarat jabatan wakil presiden.
Mahkamah Agung kemudian menyatakan sertifikat kesetaraan pendidikan yang diperoleh Gibran tidak sah. Putusan tersebut memperkuat tekanan politik terhadap Gibran, termasuk dari sejumlah anggota parlemen yang mengajukan mosi opini.
Sebelum pengunduran diri resmi, sekitar 120 anggota parlemen dari delapan partai mengajukan mosi opini terhadap Gibran. Langkah itu merupakan tahap awal yang berpotensi berujung pada proses pemakzulan.
Reaksi Presiden Prabowo
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri saat bertemu Prabowo pada 10 November 2026. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam di kediaman presiden di Jakarta Selatan.
“Wakil presiden menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri seiring dengan perkembangan situasi,” ujar Prasetyo, seperti dikutip Reuters.
Prasetyo juga menyatakan Prabowo menyarankan Gibran untuk melanjutkan jalur hukum dalam membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Gibran sebelumnya menyatakan akan memperjuangkan dokumen tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung.
Prasetyo membantah laporan bahwa Prabowo menolak permintaan Gibran untuk mundur. Namun, pada saat itu pejabat tersebut belum memastikan apakah presiden telah menerima pengunduran diri tersebut.
Dampak bagi Koalisi Pemerintahan
BBC menyoroti potensi keretakan dalam koalisi politik yang mengantarkan Prabowo dan Gibran memenangkan pemilihan presiden 2024. Media tersebut mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan memburuknya hubungan politik antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo, ayah Gibran.
Nikkei Asia menulis bahwa pengunduran diri Gibran menandai berakhirnya kemitraan politik antara Prabowo dan Jokowi. Media itu juga menyebut kontroversi ijazah serta dugaan penyadapan terhadap Prabowo sebagai faktor yang memperberat posisi Gibran.
Financial Times menyoroti persoalan kualifikasi pendidikan Gibran sebagai latar utama krisis politik tersebut. Sementara AP menyebut tawaran pengunduran diri sebagai perkembangan penting di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai kelayakan Gibran menduduki jabatan wakil presiden.
Media asing umumnya menempatkan peristiwa ini bukan hanya sebagai persoalan pribadi Gibran. Mereka menilai perkembangan tersebut dapat memengaruhi stabilitas koalisi pemerintahan, relasi politik antar elite, serta proses penggantian wakil presiden di Indonesia.
Proses Penggantian Wapres
Setelah surat pengunduran diri diterima, MPR akan menjalankan proses sesuai ketentuan konstitusional. Masa proses tersebut dapat berlangsung hingga 60 hari sebelum wakil presiden baru ditetapkan.
Hingga artikel ini disusun, kantor wakil presiden belum memberikan tanggapan rinci mengenai kronologi lengkap pengunduran diri Gibran. Pemerintah juga belum mengumumkan nama calon pengganti yang akan diajukan dalam proses di MPR.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi perkembangan politik besar yang menarik perhatian media internasional. Sorotan tersebut berfokus pada polemik dokumen pendidikan, tekanan pemakzulan, serta kemungkinan perubahan peta koalisi pemerintahan Indonesia.
