Komisi III DPR RI mendorong pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga kemungkinan penerapan pasal makar dalam rapat bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Rapat itu membahas perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Polri Terbitkan Laporan Polisi Dugaan Makar
Kapolri menjelaskan bahwa kepolisian menangani beberapa dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Penanganannya mencakup penyadapan ilegal, akses ilegal, dan dugaan penghilangan dokumen elektronik.
"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR.
Menurut Kapolri, penyidik kini melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana makar. Dugaan tersebut membutuhkan pembuktian tersendiri dan tidak otomatis terbukti hanya karena terdapat perkara penyadapan ilegal.
ANTARA News melaporkan bahwa penyelidikan berfokus pada penelusuran perintah, tujuan penyadapan, serta pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut.
Komisi III DPR Minta Pasal Makar Didalami
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian tidak membatasi penanganan perkara pada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh nasional perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, penyidik harus menelusuri kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain di balik aktivitas tersebut.
Dalam laporan Parlementaria DPR RI pada 12 November 2026, Habiburokhman juga menyinggung dugaan pengawasan ilegal, pembentukan opini, dan penggalangan massa untuk menghambat kebijakan pemerintah.
Ketua Komisi III DPR tersebut meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum. Pengusutan juga perlu mengungkap pihak yang memberikan perintah maupun pihak yang memperoleh keuntungan.
Status Dugaan Makar Masih dalam Penyelidikan
Meski laporan polisi telah diterbitkan, Polri belum menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Penyelidikan masih berjalan untuk menguji tujuan serta rangkaian perbuatan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
CNN dalam pemberitaan 12 November 2026 juga mengonfirmasi penjelasan Kapolri mengenai perlunya pembuktian terpisah terhadap dugaan makar.
Dengan demikian, penerapan pasal makar masih menjadi bagian dari proses pendalaman hukum. Penyidik perlu memastikan terpenuhinya unsur pidana sebelum menetapkan kesimpulan hukum terhadap pihak-pihak terkait.
Rapat Komisi III DPR dan Kapolri menjadi bagian dari pengawasan legislatif terhadap penanganan perkara penyadapan ilegal. Hingga 12 November 2026, Polri masih mendalami dugaan makar, termasuk menelusuri perintah, motif, dan pihak yang terlibat.
