Dedi Mulyadi akui kesalahan soal SPMB Jabar 2026 setelah muncul protes dari orangtua murid yang khawatir anaknya tidak mendapatkan kursi di SMA dan SMK negeri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui pemerintah belum mampu menyediakan sekolah negeri bagi seluruh peserta didik. Pengakuan tersebut muncul setelah aksi protes sejumlah orangtua murid viral di media sosial.
Para orangtua mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat karena khawatir anak mereka tidak terpetakan ke SMA atau SMK negeri dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Menurut Dedi, kemarahan masyarakat tidak dapat disalahkan. Sebaliknya, pemerintah harus bertanggung jawab atas keterbatasan daya tampung yang masih terjadi.
Dedi Mulyadi Sebut Pemerintah Bertanggung Jawab
Dedi menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan berasal dari kesalahan orangtua murid. Ia menilai pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menerima kritik dan keluhan dari masyarakat.
“Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi, Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah belum mampu menyediakan sekolah negeri dan guru negeri bagi seluruh warga Jawa Barat.
Karena itu, keterbatasan tersebut memicu keresahan ketika proses penerimaan murid baru berlangsung.
“Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya,” ucapnya.
Persaingan SPMB Jabar 2026 Semakin Ketat
Menurut Dedi, persaingan dalam SPMB semakin tinggi karena adanya pendaftar dari luar wilayah pemetaan yang masuk ke sekolah tertentu.
Akibatnya, sejumlah calon peserta didik yang sebelumnya berada pada posisi aman mengalami penurunan peringkat.
“Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut,” kata Dedi.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat sebagian orangtua merasa anaknya terancam tidak mendapatkan sekolah negeri.
Pemprov Jabar Janjikan Sekolah Swasta Gratis bagi Siswa Miskin
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Menurut Dedi, sekolah swasta menjadi alternatif bagi peserta didik yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri.
“Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga menjamin pembiayaan pendidikan bagi siswa miskin yang bersekolah di lembaga swasta.
“Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta,” tambahnya.
Dedi Tanggapi Aksi Protes di Kantor Disdik Jabar
Dedi turut menyoroti aksi protes yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat. Menurutnya, petugas sebenarnya telah berupaya membantu dengan meminta data siswa dan sekolah tujuan.
Namun, orangtua yang bersangkutan tidak menyerahkan informasi yang diperlukan.
Meski begitu, Dedi menegaskan pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk emosi dari masyarakat.
“Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik,” ungkapnya.
Dedi Mulyadi Ingin Sistem Penerimaan Lebih Sederhana
Di sisi lain, Dedi juga menanggapi usulan masyarakat yang ingin sistem penerimaan kembali menggunakan nilai ujian atau Nilai Ebtanas Murni (NEM).
Ia mengaku memiliki pandangan yang sama. Namun, aturan penerimaan peserta didik merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurutnya, pemerintah daerah hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
“Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya,” tutur Dedi.