Rekomendasi pengganti Wapres mundur kembali menjadi sorotan setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 11 November 2026. Mahfud MD menegaskan Presiden Prabowo Subianto memegang kewenangan mengusulkan dua calon pengganti kepada MPR.
Jakarta — Rekomendasi pengganti Wapres mundur menjadi isu utama politik nasional setelah Mahfud MD menyampaikan pandangannya mengenai mekanisme pergantian Wakil Presiden. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 11 November 2026, di tengah berjalannya usulan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai pengunduran diri Gibran lebih baik daripada proses pemakzulan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menyelesaikan persoalan politik secara lebih cepat dan mengurangi ketegangan di tubuh pemerintahan.
“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang, dikutip pada Rabu, 11 November 2026.
120 Anggota DPR Ajukan Hak Pendapat
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terkait Gibran. Dokumen itu diterima pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Para pengusul berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Jumlah penandatangan terbanyak datang dari Fraksi PKS sebanyak 28 orang, disusul NasDem 19 orang, PKB 18 orang, dan Partai Demokrat 18 orang.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mencatat 14 penandatangan, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang. Saan menyatakan usulan tersebut telah memenuhi Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI.
“Hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan pasal 79 ayat 4 huruf C Undang-undang MD3 yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Saan.
Usulan tersebut berhubungan dengan polemik ijazah Gibran setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. DPR akan menindaklanjuti dokumen itu sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mahfud Soroti Kewenangan Presiden
Mengenai rekomendasi pengganti Wapres mundur, Mahfud menegaskan pembahasan nama kandidat belum perlu dilakukan saat ini. Ia meminta masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan tidak memaksakan sosok tertentu sebelum proses pengunduran diri atau pemakzulan selesai.
“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” ucap Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Apabila wakil presiden berhenti, Presiden mengusulkan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih salah satunya.
Menurut Mahfud, kewenangan menentukan dua nama tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden tetap dapat mendengarkan masukan dari pimpinan partai koalisi, organisasi kemasyarakatan, maupun elemen masyarakat sipil.
“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden juga dapat mendengar pendapat organisasi kemasyarakatan dan masyarakat sipil. Namun, keputusan akhir mengenai dua calon yang diusulkan kepada MPR tetap menjadi prerogatif Presiden.
Mundur Dinilai Lebih Terhormat
Mahfud menilai pengunduran diri Gibran merupakan jalan yang lebih terhormat dibandingkan menghadapi proses pemakzulan. Ia berpendapat langkah tersebut dapat menghentikan polemik yang berkembang dan menghindarkan negara dari ketegangan politik berkepanjangan.
“Menurut saya lebih baik, karena pilihannya mundur atau dimakzulkan. Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu,” kata Mahfud.
Meski mendorong pengunduran diri, Mahfud menegaskan proses pemakzulan tetap berjalan selama Gibran belum menyampaikan pengunduran diri secara resmi. Ia menyebut usulan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR telah mulai berjalan dan harus ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers.
Etika Politik Penentuan Pengganti
Terkait rekomendasi pengganti Wapres mundur, Mahfud tidak menyarankan mantan kandidat wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024 untuk mengisi posisi tersebut. Ia berpendapat pertimbangan etika politik perlu menjadi perhatian utama.
“Gak usah kalau itu. Bukan gak bisa, tidak usah, secara etis kan sudah kalah,” ujar Mahfud.
Sebagai alternatif, Mahfud membuka peluang bagi ketua partai politik berusia muda untuk dipertimbangkan sebagai kandidat pengganti. Menurutnya, syarat utama adalah Presiden menyetujui nama yang akan diusulkan.
“Malah saya katakan tuh ketua-ketua partai yang masih muda-muda kan banyak. Nah coba itu aja kan boleh juga. Siapa sih yang melarang itu gitu, yang penting Presiden suka, setuju atas itu,” ucapnya.
Sejumlah nama sempat disebut dalam pembahasan publik sebagai kandidat potensial, termasuk Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar, dan Mahfud MD sendiri. Namun, daftar tersebut bukan nominasi resmi dari Presiden maupun MPR.
Mahfud menegaskan ia tidak mengetahui sosok mana yang paling dipercaya Presiden. Ia menilai penentuan nama calon harus diserahkan kepada proses konstitusional dan keputusan Presiden Prabowo.
“Saya nggak tahu siapa orang yang paling bisa dipercaya oleh presiden. Presiden sendiri yang tahu. Silakan sajalah proses ini,” ujar Mahfud.
Proses Konstitusional Berlanjut
Sejauh ini, jabatan Wakil Presiden belum resmi kosong karena Gibran masih menjalankan tugas. Pengunduran diri baru memiliki kekuatan hukum setelah proses yang berlaku selesai dan disetujui melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan DPR dijadwalkan membahas tindak lanjut usulan hak menyatakan pendapat pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut akan menentukan langkah parlemen berikutnya terkait polemik ijazah Gibran.
Mahfud menekankan bahwa rekomendasi pengganti Wapres mundur tidak boleh menggeser proses konstitusional yang sedang berjalan. Menurutnya, negara perlu menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang jelas agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
